a. Latar Belakang
Australia merupakan benua yang berbentuk pulau yang terletak diantara samudra
Hindia dan pasifik dan diapit oleh kepulauan Asia Tenggara dan daratan Kutub
Selatan, secara geografis posisi Australia terisolasi, satu-satunya tetangga
terdekat Australia sejak tahun 1949 (sampai Papua New Guinea dan Timur Leste
merdeka) adalah Indonesia yang sebelumnya disebut Hindia Belanda. Jika
Australia dan negara tetangga (seperti Indonesia) mampu membangun hubungan
dengan baik maka kedua negara akan dapat menstabilkan kawasan. Dalam
perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa yang memperburuk
hubungan Australia dengan Indonesia. Perbedaan budaya dan kebijakan politik
dalam dan luar negeri kedua negara sangat mempengaruhi hubungan kedua belah
pihak.
Situasi yang demikian yang menyebabkan Australia harus berhubungan dengan
Indonesia. Sebelum Perang Dunia II perhatian Australia terhadap hubungannya
dengan Hindia Belanda sangat kecil, hal ini dikarenakan Australia sebagai
dominion Inggris, mempercayakan hubungan diplomatiknya secara langsung antara
Inggris dan Belanda . Dalam perkembangan selanjutnya karena didorong oleh
berbagai kepentingan Australia dan Indonesia salin menjalin kerjasama. Hubungan
Australia dan Indonesia mengalami pasang surut yang diwarnai oleh ketegangan
yang sempat terjadi.
b. Rumusan masalah
Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah:
1. Bentuk-bentuk hubungan apa yang terjalin antara Australia dengan Indonesia?
2. Permasalan apa yang muncul dalam hubungan antara Australia dengan Indonesia?
3. Apa saja dampak hubungan antara Australia dengan Indonesia?
PEMBAHASAN
1. Bentuk Hubungan Australia dengan Indonesia
a. Bidang Ekonomi
Hubungan ekonomi Australia dan Indonesia memang belum seberapa. Dalam tahun
1977-1978 ekspor Australia ke Indonesia berjumlah 196.000 juta dolar Australia,
sedangkan impor Australia hanya 84.000 juta dolar Australia sehingga neraca
perdagangan Indonesia mencatat minus sebanyak 112 juta dolar Australia.
Bertambahnya ekspor Indonesia ke Australia karena Australia sendiri mulai
membeli minyak dari Indonesia, pada umumnya para pengusaha Australia belum
begitu tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dikarenakan Indonesia belum
mampu mengekspor hasil Industri manufaktur ke luar negeri. Dalam hal ini belum
relevan dalam hubungan Australia dan Indonesia
b. Bidang social
Indonesia merupakan negara penerima bantuan nomor dua terbesar dari Australia,
hal ini dapat dilihat dari bantuan secara bilateral sebesar 86 juta dolar
Australia untuk masa tiga tahun(1976-1979) yang berupa bantuan proyek, bantuan
pangan, dan program pelatihan , sebagian besar bantuan yang diberikan untuk
proyek yang jumlahnya 29 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979. Selain itu
masih ada penerima bantuan terbesar adalah Papua Nugini yang mendapat bantuan
sebesar 233,4 juta dolar Australia untuk tahun 1978-1979.
c. Bidang pendidikan
Australia memperkenalkan pelajaran bahasa Indonesia yang diperkenalkan pada
sekolah menengah atas. Selain itu Australia memiliki studi, studi yang mantap
dan bergaya tentang Asia Tenggara di berbagai perguruan tinggi seperti: Monash
University di Melbourne.
Australia menjadi tujuan belajar nomor dua terpenting bagi Indonesia setelah
Amerika Serikat. Australia telah berhasil menjual pendidikan ke Indonesia,
sehingga jumlah warga Indonesia yang belajar di Australia sebanyak 18.748 orang
pada tahun 1999 dan 17.626 orang pada tahun 2000. Dengan demikian sejak tunuh
tahun akhir, Indonesia merupakan pembeli pendidikan terbesar di Australia.
d. Bidang militer
Belanda melakukan agresi militer I, Australia menasihati Indonesia untuk
meminta bantuan langsung kepada sekretaris Jendral PBB, pada waktu itu agresi
militer II, Australia meminta bantuan agar Dewan Keamanan PBB agar serangan
Belanda tersebut segera dihentikan.
Australia bergabung dalam United Nation Commision On Indonesia(UNCI) terus
mengawasi perundingan antara Indonesia dan Belanda, mulai dari perundingan
diatas kapal Renville sampai dengan Konfrensi Meja Bundar(KMB).
Selain itu angkatan bersenjata Australia mempunyai peran yang menentukan dalam
mengusir jepang dari Indonesia dan Tarakan Kalimantan Timur pada tahun 1945,
Australia juga membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dalam pengakuan
dunia Internasional pada akhir tahun 1949 hal ini dapat dilihat dari bantuan
Australia sebagai sponsor kemerdekan dan keanggotaan di PBB.
e. Bidang politik
Pada tahun pertama hubungan politik Australia dengan Indonesia mengalami
dilemma. Di satu pihak, terdapat rasa simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan
Indonesia dan keinginan yang murni untuk memelihara hubungan baik dengan
Indonesia. Namun dipihak lain apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia,
maka Australia merasa tidak aman. Sehingga timbul pertanyaan dari para pemimpin
Australia: pertama apakah rakyat Indonesia bila merdeka dari colonial Belanda
akan menguntungkan Australia? Dan yang kedua apakah Indonesia mampu membendung
ancaman komunis?.
Dalam hal ini rakyat Indonesia kurang matang dalam berpolitik dan belum
berpengalaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka berpikir
bahwa bangsa Indonesia tidak akan mampu membendung agresi komunis. Australia
khawatir apabila mendukung Republik Indonesia dalam mengusir Belanda maka tindakan
itu akan mempercepat berakhirnya kekuasaan colonial Eropa di kawasan Asia
Tenggara.
Dengan demikian pada tanggal 27 Desember 1959 pemerintah secara resmi mengakui
kemerdekaan Indonesia dan menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan
persahabatan dengan Republik Indonesia.
2. Permasalahan Yang Muncul dalam Hubungan Australia dengan Indonesia
Di dunia Internasional Australia ikut campur dalam memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, hal ini merupakan wujud perhatian politik luar negeri Australia
dibawah pimpinan PM Chifley dan antusiasme yang ditunjukkan oleh menteri luar
negerinya, Dr. H.V. Evatt. Bantuan Australia ditunjukkan oleh serikat buruh
pelabuhan Australia, terutama Waterside Worker Federation yang kembali
melakukan pemboikotan dan pelarangan terhadap kapal Belanda yang membawa
persenjataan untuk militer Belanda di Indonesia, reaksi ini diakibatkan oleh
Belanda yang telah melakukan agresi pada tanggal 20 juli 1947 oleh Belanda
sendiri disebut sebagai aksi polisionil. Belanda berusaha keras untuk merebut
kembali kekuasaan RI di Jawa.
Dengan adanya pergantian pemerintahan di Australia dari partai Buruh kepada
koalisi partai Liberal-Country menyebabkan perubahan politik luar negeri
Australia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Percy C Spender. Pemerintahan
Australia sangat menginginkan Irian Barat tetap dikuasai Belanda, pernyataan
ini bukan tanpa alasan yang mendasar dikarenakan setelah invasi Jepang ke
kepulauan New Guinea menjelang PD II maka tidak mungkin bahwa masyarakat dan
pemerintahan Australia merasa yakin bahwa Irian Barat sangat penting bagi
Australia, dari situlah hubungan antara Australia dengan Indonesia mengalami
pasang surut akibat dari masalah Irian Barat. Di satu sisi Indonesia sangat
menginginkan Irian Barat menjadi propinsi Indonesia.
Antara tahun 1950-1962 pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras dalam
menyelesaikan masalah Irian Barat, dengan jalan pasukan militer dikerahkan
untuk menguasai Irian Barat dan memukul mundur Belanda dari Irian Barat.
Permasalahan yang muncul pada hubungan antara Australia dan Indonesia salah
satunya:
a. Masalah Irian Barat atau Papua
Pemerintahan Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan
Belanda, dunia Internasional memberikan simpati yang besar bagi Indonesia salah
satunya adalah Australia. Hal ini dapat ditunjukkan ketika Australia minta
bantuan dewan keamanan PBB, agar agresi militer Belanda ke Indonesia
dihentikan, supaya Australia merasa berjasa pada Indonesia. Australia merasa
dirinya menjadi “bidan”, kemerdekaan Indonesia atau Indonesia sebagai
ciptaannya.
Partai buruh mendukung Indonesia, namun perubahan baru terasa setelah
tahun1949, karena partai buruh dikalahkan oleh partai liberal dan country yang
pro Belanda. Sebenarnya dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah status
Irian Barat yang diperebutkan antara Belanda dengan Indonesia dan Australia pun
ikut berkepentingan terhadap Irian Barat.
I. Alasan Belanda mempertahankan Irian Barat
Irian Barat harus dipertahankan sebagai jajahan Belanda agar:
a. Dapat menjamin kehadiran Belanda di Indonesia terutama di wilayah Pasifik
b. Untuk menjamin kedudukan misionaris katolik di daerah itu selama satu
dasawarsa telah aktif mengkristenkan penduduk setempat.
Bahkan Belanda telah memasukkan Irian Barat ke dalam undang-undang dasarnya
sebagai wilayah jajahan Belanda, perubahan terjadi ketika Spender dari partai
liberal menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, terhadap Irian Barat ia
beranggapan bahwa:
• Irian Barat merupakan pertahanan terakhir Australia dari segala kemungkinan
adanya serangan dari arah utara.
• Masa depan Irian Barat sangat penting bagi Australia karena Irian barat
sangat strategis bagi Australia
• Karena itu di depan sidang Majelis Umum PBB tahun 1950, ia berharap dengan
pihak Indonesia jika sampai terjadi perundingan dan Belanda melepaskan Irian
Barat ke Indonesia maka Australia akan kehilangan Irian Barat.
• Irian Barat tidak layak untuk Indonesia karena Australia anti komunis,
sedangkan pada waktu itu partai komunis Indonesia memiliki sifat otensif.
Ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia salah satunya karena masalah
Irian barat.
II. Upaya penyelesaian masalah Irian Barat
• Upaya penyelesaian oleh PBB tidak membuahkan hasil dari setiap resolusi yang
diajukan dalam sidang PBB dan selalu mengalami kegagalan dalam mencari solusi
masalah Irian Barat. Misalnya: dalam rapat Majelis Umum dapat diketahui bahwa
kelompok negara Asia-Afrika selain Cina memberikan suara bulat terhadap
resolusi, Turki kontra dari 20 negara Amerika latin, 10 suara pro, 7 negara kontra
dan 3 abstain. Semua negara Eropa Barat dan negara bukan penjajah memberikan
suara kontra, Amerika Serikat Abstain, Uni Soviet pro.
Demikian juga dalam sidang Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun
1956, dan Majelis Umum PBB tahun 1957 hasilnya tetap sama dan tidak memperoleh
2/3 suara yang diperlukan.
• Sudah 4 kali mengalami kegagalan akhirnya Indonesia memutuskan mencari
penyelesaian Irian Barat di luar PBB, untuk itu Jendral Nasution diutus ke
Washington tahun 1960 untuk membeli senjata berat pada Amerika Serikat tapi
ditolak Amerika Serikat. Hal ini sangat mempengaruhi Hubungan Indonesia-Amerika
untuk selanjutnya.
• Tahun 1960 Perdana Menteri Khrushcheu dari Uni Soviet berkunjung ke Indonesia
dan sepakat memberi bantuan militer (peralatan perang)bagi ABRI.
Dalam menanggapi persiapan perang Indonesia maka Belanda dalam Majelis Umum PBB
XVI tahun 1961 mengusulkan dekolonisai untuk suku Papua di Irian Barat. Untuk
mengahadapi strategi itu maka Presiden Soekarno melancarkan “Trikora” dan mengirim
Menteri Luar Negeri Subandrio ke PBB untuk menggagalkan usaha Belanda sambil
menggiatkan operasi militer. Menteri Luar Negeri Subandrio berhasil meyakinkan
Majelis Umum PBB dan segala kelakuan Belanda terkuak.
Akhirnya Amerika Serikat dibawah Presiden Kennedy mengubah sikap Amerika
Serikat yang semula netral, kemudian menjadi penengah aktif, posisi Belanda
terpojok dikarenakan di PBB telah dikeluarkan kemudian Belanda ditinggalkan
oleh sekutunya. Perubahan sikap Amerika Serikat merupakan tekanan berat bagi
Belanda agar segera menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan cara damai dengan
Indonesia. Salah satu reaksi Amerika Serikat untuk mendamaikan kedua belah
pihak(Indonesia-Belanda) dengan dikeluarkannya “Rencana Bunker”.
• Sengketa atau masalah Irian Barat berakhir dengan ditandatanganinya
persetujuan NewYork pada tanggal 15 Agustus 1963 oleh delegasi Belanda(Menteri
Luar Negeri)dan delegasi Indonesia(Menteri Luar Negeri Subandrio).
Setelah upaya penyelesaian masalah Irian Barat, Hubungan Australia dengan
Indonesia mulai membaik, sehubungan dengan pergantian pemerintahan di
Indonesia. Kemudian menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada tahun 1965 yang
kemudian dikenal Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Pemerintahan orde
baru di bawah pimpinan Suharto memperlihatkan sikap Indonesia yang anti komunis
dan kebijakan luar negeri Indonesia beralih menjadi Pro Barat. Suasana politik
Indonesia yang demikian membuat Australia segera bergabung dalam
Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara – negara
donor yang di bentuk khusus untuk pembangunan ekonomi Indonesia.
b. Integrasi Timor-Timur (Masalah Timor- Timur)
Terjadinya kemelut politik timor-timur khususnya sejak lahirnya keputusan
rakyat Timor-Timur untuk bergabung dengan Indonesia, sering terlihat sikap yang
tidak bersahabat dari pihak tertentu di Australia terhadap Indonesia, harus
diakui sikap tidak bersahabat dan tidak bersumber dari kebijakan resmi
Australia mengenai Timor-timur, karena pemerintah Australia telah mengakui secara
de facto dan de jure integrasi Timor-Timur dengan Republik Indonesia.
Jadi pada hakekatnya suara-suara yang muncul dalam media massa Australia yang
nadanya kurang bersahabat dengan Indonesia seringkali bukan suara resmi yang
mewakili pemerintah Australia. Hal ini dapat dilihat dari kecaman Menteri Luar
Negeri Australia Evans terhadap pers Australia yang dikemukakan dalam pembukaan
konferensi memperingati dwiabad Australia di Pusat Pengakajian Strategi dan
Pertahanan ANU (Australia National University) di Canberra.
Evans menuduh pers di negaranya kurang mempertanggung jawabkan dan kurang
memperhatikan cara menuangkan suatu laporan, dalam hubungan Australia dengan
Indonesia khususnya menyangkut Timor-Timur, perlu dikaji lebih dalam suara
siapa yang muncul dalam media massa itu. Nampaknya suara yang muncul di media
massa Australia banyak juga yang mewakili suara pengungsi atau simpatisan
Fretilin yang tidak menyukai kemajuan yang dialami Timor-Timur sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Indonesia.
I. Kondisi Politik Timor-Timur Menjelang Integrasi
Sejarah politik Timor-Timur tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik
Portugal karena Portugal merupakan penjajah bagi Timor-Timur. Secara de Facto
perlakuan terhadap rakyat Timor-Timur masih bercirikan kolonial, kegiatan
berorganisasi dan menyatakan pendapat diawasi oleh badan organisasi yang
bernama ANP (Acco National Popular)serta badan politik di Timor-Timur diawasi
oleh DGS(Diseccao Geval de Squaranca).
Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi daerah Timor-Timur, serta keengganan
negara tetangga untuk mendukung usaha pembebasan dari penjajah Portugis. Namun
tidak berarti bahwa perlawanan untuk menentang kaum penjajah dari wilayah
Timor-Timur tidak ada walau masih bersifat colonial.
II. Munculnya partai politik.
Dengan adanya “ Revolusi Bunga” di Portugal telah membawa perubahan radikal
dalam tata politik Portugal, dimana janji Jendral Espinola yang memberi
kebebasan pada wilayah jajahan untuk membentuk partai politik. Maka berdirilah
partai politik seperti:
• UDT
• FRETILIN
• APODETI
• APMT/KOTA
• TRABALHISTA
Diantara partai tersebut, partai Fretilin lebih revolusioner, karena pada
awalnya FRETILIN berkualisi dengan UDT untuk mengahadapi APODETI, namun kualisi
itu pecah dikarenakan:
• Adanya faham dan tekanan dari APODETI yang termuat dalam memorandum yang
menyatakan ide APODETI untuk berintegrasi dengan Indonesiadan telah mendapatkan
pengakuan dari negara Asia Tenggara dan Australia.
• 90% rakyat Timor-Timur masih buta huruf sehingga UDT supaya Timor-Timur
bergabung dengan Indonesia.
Karena adanya perbedaan faham pada akhirnya, UDT dan FRETILIN pecah, maka
tekanan terhadap FRETILIN semakin kuat setelah KOTA dan TRABALHISTA bergabung
kedalam wadah MAC untuk menggempur FRETILIN(pada tahun1975).kemudian
FRETILINmengumandangkan proklamasi Unilateral pada tanggal 28 November 1975
dengan nama Republik Demokrasi Timor-Timur.
III. Integrasi Dengan Indonesia
UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA menentang proklamasi sepihak oleh FRETILIN,
maka mereka mengeluarkan pernyataan kesepakatan di Balibo yang mengintegrasikan
Timor-Timur dengan Indonesia dan tidak mengakui proklamasi FRETILIN yang
dikenal sebagai proklamasi Balibo dan atas desakan petisi Dewan Perwakilan
Timor-Timur pada pemerintahan pusat di Jakarta, maka dikeluarkan Tap MPR
VI/1978 dan pada tanggal 17 juli 1976 dinyatakan sebagai propinsi Republik
Indonesia ke-27.
IV Faktor Pendorong
• Keadaan politik
Pada tahun 1976 merupakan tahap penyesuaian system
pemerintahan yang berlaku dengan Indonesia, setelah berintegrasi disahkan oleh
pemerintahan pusat di Jakarta. Kemudian di Timor-Timur di bentuk pemerintahan
sementara dan sebagai pelaksana pemerintahan sementara diangkatlah putra
Timor-Timur yaitu Arnaldo Dos Res Aranjo, secara yuridis formal Timor-Timur sudah
sah menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia dengan dikeluarkan UU
VII/1976 dan peraturan no 19 tahun 1976 tentang Pemda Timor-Timuryang kemudian
menjadi propinsi Indonesia ke-27.
Timor-Timur baru saja bergabung maka pemulihan
keamanan merupakan hal yang pokok terutama sisa FRETILIN yang masih menguasai
75% dari seluruh penduduk Timor-Timur.
Dalam perkembangan sisa FRETILIN dapat ditumpas
oleh TNI (batalyon 744 dan 745) walau tidak habis. Dikarenakan mereka berada di
gunung, kemudian rakyat Timor-Timur dituduh oleh TNI sebagai GPK. Maka
akibatnya rakyat Timor-Timur merindukan kedamaianyang menjadi korban kdua belah
pihak.
Setelah terjadinya insiden Santa Cruzdan diberikan
nobel perdamaian kepada pemimpin FRETILIN yaitu “Xanana Gusmau” dan Uskup Belo.
Dukungan rakyat untuk merdeka smakin besar, oleh Presiden Habibi dianggap
sbagai beban politik dan mahal secara ekonomi kemudian Timor-Timur diberikan
kebebasan untuk merdeka. Pada jajak pendapattahun 1999 mayoritas penduduk
Timor-Timur memilih merdeka
• Keadaan social
Antara tahun 1976-1978 keadaan social masyarakat
Timor-Timur belum menentu dan mereka hidup di kamp-kamp pengungsian. Kehidupan
sehari-hari belum stabil masih terus diawasi oleh militer. Bangunan fisik
peninggalan Portugis tidak banyak berarti bagi rakyat Timor-timur,
masyarakatnya hidup miskin, buta huruf, maka dari itu pemerintah Indonesia
membangun segala sarana hidup untuk rakyat Timor-timur.
Hambatan adalah tidak memahami bahasa Tetum
(TimTim) sebagai tenaga guru atau medis enggan kesana. Dikarenakan adanya
konflik yang berbau ras dan agama muncul, mereka juga mengambil tanah rakyat.
Akibatnya terjadi kerenggangan ekonomi an puncaknya pada insiden Santa Cruz 12
November 1991 yang mirip tragedi kemanusian dan mengundang reaksi Internasional.
Indonesia tidak dapat menyelesaikan dan Presiden Habibi memberikan status
kepada Masyarakat TimTim yaitu merdeka.
• Agama
Mayoritas penduduk Timor-Timur beragama katolik.
Para imigran datang ke wilayah TimTim dan mulai masuk dan bekerja pada instansi
disana dikarenakan para imigran beragama Islam, Protestan, Hindu dan Buddha,
kenyaman rakyat Timor-timur terganggu.
Perkembangan hingga tahun 1994 jumlah penganut
agama lain terutama Islam menyamai penganut agama katolik. Selain itu umat
Islam menutup hubungan mreka dengan sangat fanatic dan hidup mengelompok, hal
itu menambah kemarahan masyarakat Timor-Timur, yang kemudian berakibat
kerusuhan sara dan agama itu diangkat oleh Komnas Ham PBB.
V. Dampak Disintegrasi Timor-Timur
a. Bagi Indonesia
• Politik
Menurunnya citra Indonesia di mata Internasional,
karena Indonesia dianggap tidak memberikan kebebasan politik, ekonomi dan
social budaya selama 23 tahun, Habibi sendiri menurun citranya sebagai presiden
karena telah gagal dalam mengambil langkah.
Dampak lainnya berpengaruh terhadap daerah lainnya
seperti: Ambon, Sambas, Aceh, Irian dan Maluku ingin lepas dan merdeka dari
Indonesia.
• Social ekonomi
Pemerintah Indonesia sebagai pelaku ekonomi dan
pihak swasta telah menggagalkan asset ekonomi di Timor Lorasae mau tidak mau
harus kehilangan asset ekonominya.
b. Bagi Timor-Timur
• Politik
System politik yang buruk dikarenakan antara yang
pro disintegrasi dengan yang pro integrasi sedang perang saudara, akibatnya
rakyat kecil menjadi korban
Timor lorosae secara politik belum siap untuk
memerintah sendiri. Dampaknya terasa pada saat menggalang perayaan hari
kemerdekaan 20 Mei 2002 yang lalu
3. Dampak Hubungan antara Australia dengan
Indonesia
a. Dampak Positif
• Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor
dua dari pihak Australia. penerima bantuan ini adalah Papua Nugini dalam bentuk
bantuan proyek, bantuan pangan dan program latihan. Selain itu di Papua Nugini,
Australia juga membangun proyek, Antara lain pembangunan jaringan jalan di
Kalimantan Barat, proyek irigasi Gimanuk, lembaga penelitian peternakan,
penyediaan air bersih, pengembangan perawatan intensif di RSUP Cipto Mangun
Kusumo di Jakarta.proyek ini dibedakan menjadi 28 macam.
• Indonesia mendapat grant atau pemberian hadiah,
jadi bukan pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Indonesia.
• Indonesia- Australia bekerjasama dalam
pertahanan (Defence Cooperation), dalam rangka Indonesia mendapat bantuan 25
juta dolar Australia untuk masa 3 tahun
• Penduduk Indonesia 140 juta jiwa, Indonesia
bukanlah sekedar tetangga langsung Australia melainkan negara terbesar dalam
ASEAN. Australia menyelenggarakan kerjasama dengan ASEAN, maka Australia perlu
menjaga hubungan baik dengan Indonesia jika hendak bekerjasama dengan ASEAN.
• Australia satu-satunya negara selain Indonesia
yang mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah sebagai contoh pengajaran
yang diberikan di New South Wales, dan juga di universitas Monash di Melbourne.
Secara garis besar dampak positif dari hubungan
kedua negara adalah keamanan dan kepentingan masing-masing negara terjamin,
karena hubungan keduanya baik.
b. Dampak Negatif
Australia ikut campur tangan beberapa masalah
dalam negeri Indonesia antara lain:
• Masalah Papua
Akibat adanya Organisasi Papua Merdeka(OPM) di
perbatasan Irian Jaya dan Papua Nugini membawa akibat hubungan Australia dengan
Indonesia agak renggang dikarenakan Australia khawatir bahwa Indonesia menolak
Papua Nugini.
• Masalah hak asasi, keamanan, politik, dan
masalah kemerdekaan pers.
• Masalah Irian Barat merupakan salah satu
persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia dari
tangan Belanda. Pernyataan Australia tentang masalah Irian Barat, setelah
invasi Jepang ke Papua New Guinea(Irian Barat dan Irian Timur)menjelang perang
dunia II, masyarakat dan pemerintahan Australia lebih yakin bahwa pulau
tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Australia sendiri merasa
keamanan wilayahnya akan terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan
Belanda.
• Masalah Timor-timur
Bekas jajahan Portugis, Timor-Timur diintegrasikan
ke dalam negara Republik Indonesia, Australia menentang kuat. Mereka menuntut
agar hak menentukan nasib sendiri diberlakukan bagi masyarakat Timor-Timur,
menurut mereka merupakan suatu bangsa tersendiri dan secara ras berbeda dengan
Indonesia.
KESIMPULAN
Hubungan Australia dengan Indonesia didasari oleh
berbagai kepentingan kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk
hubungan kerjasama antara Australia dengan Indonesia seperti:
• Bidang ekonomi
• Bidang social
• Bidang pendidikan
• Bidang militer
• Bidang politik
Dari kesemua bidang ini Australia dengan Indonesia
mampu bekerjasama dengan baik, apalagi kalau dilihat pada bidang politik pada
tahun pertama hubungan Australia dengan Indonesia mengalami dilemma (tidak ada
komunikasi). Di satu pihak Australia simpati terhadap perjuangan kemerdekaan
Indonesia dan berkeinginan untuk memelihara hubungan baik dengan Indonesia,
sedangkan dilain pihak apabila Belanda keluar dari kepulauan Indonesia maka
Australia tidak merasa aman.
Dalam hubungan antara Indonesia dengan Australia
terdapat beberapa masalah diantaranya: masalah Irian Barat, dalam masalah ini
kedua negara memiliki kepentingan masing-masing dan juga sama ingin memiliki
Irian Barat. Begitu pula masalah Timor-Timur khusunya lahir keputusan rakyat
TimTim untuk bergabung dengan Indonesia sering terlihat tidak bersahabat dengan
Australia, dan disintegrasi Timor-Timur.
Hubungan Australia dengan Indonesia memiliki
dampak baik yaitu dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya:
Indonesia adalah negara penerima bantuan nomor dua dari pihak Australia,
Indonesia- Australia bekerjasama dalam pertahanan (Defence Cooperation). Dampak
negatifnya: Australia campur tangan dalam beberapa masalah dalam negeri
Indonesia antara lain masalah Irian Barat, dan masalah Timor-Timur
*Mohon disertakan alamat web dan nama penulis jika web ini di copy, hargai karya anda dengan menghargai karya orang lain, terima kasih karena anda menghargai karya saya ^_^
DAFTAR PUSTAKA
Hamid Zulkifli,1999; Sistem Politik Australia,
Bandung, Remaja Rosdakarya
M.Sabir 1987, Politik Bebas Aktif, Jakarta, CV
Haji Masagung
Siboro 1989, Sejarah Australia, Bandung, IKIP
Adil Hilman,1993; Hubungan Australia dan Indonesia
1945-1962, Jakarta, Djambatan
Tjahja Gunawan, Indonesia Pembeli pendidikan
terbesar di Australia, Kompas 11 juli 2002
Philip Kitley, dkk, 1989, Australia di mata
Indonesia Kumpulan Artikel Pers Indonesia1973-1988, Jakarta , PT Gramedia
Margaret George 1986, Australia dan Revolusi
Indonesia, Jakarta; PT Panja Simpati